Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan mitra penyalur sarana produksi dalam mendukung percepatan pelaksanaan program PM-AAS 1 juta hektar.

Kepala BRMP Maluku Utara melakukan koordinasi percepatan program PM-AAS di Kabupaten Halmahera Barat. PM-AAS merupakan salah satu strategi Kementerian Pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan melalui penerapan teknologi budidaya modern. Pelaksanaan tahap awal akan difokuskan pada lahan percontohan seluas 24 Hektar dengan dukungan benih, sarana produksi, serta pendampingan intensif oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian.

Program ini bertujuan memperkuat konservasi serta pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman tanaman lokal khususnya pala dan cengkeh di Maluku Utara sebagai daerah penghasil rempah dan diharapkan dapat membangun sistem pertanian yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026, dilaksanakan rakor verifikasi dan finalisasi lokus kegiatan CSR provinsi Maluku Utara. Kegiatan membahas hasil sementara penyusunan Survei Investigasi Desain (SID) yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan basis usulan sekitar 7.000 hektar dan alokasi konstruksi Tahun Anggaran 2026 sebesar 2.500 hektar.

BRMP Maluku Utara melaksanakan evaluasi terhadap perfoma penyedia benih pala dan kakao, khususnya terkait kualitas dan kesiapan benih sebelum disalurkan kepada petani.

BRMP Maluku Utara melaksanakan rakor dalam mendukung percepatan pelaksanaan Pertanian Modern-Advanced Agricultural System (PM-AAS) di wilayah Maluku Utara. Kegiatan membahas langkah strategis untuk mendukung target nasional perluasan PM-AAS seluas 1 juta hektar.

Melaksanakan Gerakan Tanam Serentak Kelapa seluar 25 Hektar yang merupakan bagian dari Gerakan Tanam Serentak Komoditas Strategis Perkebunan di 31 lokasi seluruh Indonesia.

Penetapan peringkat keterbukaan informasi publik dilakukan atas akumulasi nilai yang diperoleh dari seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2 dalam KIP.

Unit kerja yang berhasil meraih kategori badan publik informatif di tahap 1 maka PPID utama akan melakukan seleksi wawancara pada pimpinan/pejabat PPID pada unit kerja terkait.

Setiap unit kerja dibawah kementerian pertanian dapat mengirimkan petugas PPID yang dimiliki dengan kriteria tertentu untuk mengikuti seleksi petugas PPID terbaik lingkup Kementerian Pertanian.